Jumat, 29 Mei 2015 Kedeputian I Kantor Staf Presiden menggelar capacity building mengenai “Kartu Sakti dan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia” dengan narasumber Bapak Drs. Djoko Sungkono, M.M., pakar sistem jaminan sosial yang berpengalaman dalam penyusunan peta jalan implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sekaligus mantan Direktur PT Jamsostek (Persero) dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Djoko Sungkono menjelaskan sejarah jaminan sosial serta perdebatan dan dinamika yang muncul terkait penyusunan dan pelaksanaannya. Secara umum, beliau berpendapat keberadaan BPJS merupakan sebuah revolusi sistem dan pelayanan. Namun, terdapat beberapa catatan seiring dengan implementasi program ini, antara lain mengenai koordinasi pemangku kepentingan, pendataan kepesertaan, penyelenggaraan pelayanan dasar, dan potensi moral hazard yang muncul.

Aspek koordinasi menjadi hal vital, contohnya dengan Kementerian Kesehatan selaku regulator, dengan Pemda selaku Pembina kesehatan di daerah, serta Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik yang berperan dalam pendataan dan administrasi kependudukan. Dalam hal pelayanan dasar, banyak keluhan yang muncul terkait registrasi kepesertaan, pelayanan di loket, maupun sistem daring yang dibangun, yang seharusnya bisa dioptimalisasi agar pelayanan lebih prima.

Djoko Sungkono berharap Kantor Staf Presiden dapat efektif mendorong perbaikan melalui fungsi monitoring dan evaluasi yang dimandatkan mengingat jaminan sosial – termasuk juga keterkaitannya dengan Kartu Sakti – merupakan isu strategis yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo, dan kepesertaan jaminan sosial di Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia. “Administrasi kependudukan adalah key success factor dalam sistem jaminan sosial nasional”, ujar Djoko.

Untuk menyukseskan program ini, kita dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional dan pelayanan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dengan menyampaikan aspirasi dan pengaduan ke www.lapor.go.id atau SMS ke 1708.

Ayo mengawasi kinerja pemerintah bersama LAPOR!

Kami ucapkan terima kasih atas antusiasme rekan-rekan yang mendaftar dalam Program Magang LAPOR! Angkatan VII.

 

Kami telah menelaah dengan saksama satu per satu dokumen yang dikirimkan oleh pendaftar. Secara umum, setiap kandidat memiliki profil dan visi yang luar biasa. Kami sangat bangga dan mengapresiasi semangat rekan-rekan untuk berikhtiar memajukan Indonesia melalui LAPOR!.

 

Pada akhirnya, terpilih 11 orang yang bergabung dalam Program Magang LAPOR! Angkatan VII, yaitu:

1. Muhammad Fahrian Yovantra (Hubungan Internasional President University)

2. Aryo Dwi Harprayudi (Manajemen dan Kebijakan Publik UGM)

3. Haris Muhammad (Sejarah UI)

4. Qotrunnada (Matematika UI)

5. Nuzulul Rachmadien (Sastra Arab UI)

6. Mutiara Anggry Yelfira (Ilmu Pemerintahan Unpad)

7. Hazna Hidayah (Statistik Unpad)

8. Ghamdan Bagus Putra (Sistem Informasi Binus University)

9. Muhammad Arfiadi Pratama (Fisika UI)

10. Novita Natalia Kusumawardani (Ilmu Politik UI)

11. Farraz Theda (Komunikasi UI)

 

Kami tunggu kontribusi kalian yang telah terpilih. Bagi yang belum terpilih, besar harapan kami agar tetap semangat memberikan sumbangsih terbaik kepada bangsa ini melalui kegiatan positif lainnya.

 

Mari gunakan LAPOR! untuk mengawasi pembangunan dan pelayanan publik melalui www.lapor.go.id atau SMS 1708.

 

Salam hangat,

Pengelola LAPOR!

Minimnya lahan parkir yang disediakan pengelola gedung di Jakarta berimbas pada tumbuhnya praktik parkir liar yang menganggu kenyamanan dan kelancaran lalu lintas, seperti terjadi di kolong jembatan layang Roxy - Jakarta. Warga kemudian melaporkan hal tersebut melalui LAPOR! dan laporan segera ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta.

 

Hanya berselang dua hari, Dishub pun menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penggembokan, penilangan, dan pencabutan pentil ban kendaraan. Dengan begitu, diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku yang parkir sembarangan.

 

Simak kisah sukses selengkapnya di:

https://www.lapor.go.id/id/1104282

 

 

 

Pelapor dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan melaporkan masalah berkas sertipikat tanahnya yang tak kunjung selesai padahal sudah diurus lebih dari tujuh bulan. Hal ini diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk ditindaklanjuti.

 

Setelah ditelusuri, pelapor akhirnya diminta mengambil sertipikat tanahnya di Kantor Pertanahan Banjarmasin keesokan hari setelah melapor. Pelapor menyarankan BPN untuk lebih intensif mengawasi agar ketidaksesuaian standar pengurusan berkas seperti ini tidak terus-menerus terulang.

 

 

Simak kisah sukses selengkapnya di:

 

https://www.lapor.go.id/id/1211264

 

 

 

Sampah berserakan dapat menimbulkan penyakit dan menebarkan bau tak sedap. Tak hanya itu, sampah juga menjadi salah satu faktor penyebab banjir di ibukota.

 

Pelapor di Pasar Rebo - Jakarta Timur mengeluhkan tindakan sebagian warga yang tak memedulikan lingkungan dan seringkali membuang sampah sembarangan di lahan kosong. Laporan ini segera diteruskan ke Kantor Walikota Jakarta Timur untuk segera ditindaklanjuti.

 

Ternyata, pada hari itu juga perwakilan Kelurahan Cijantung turun ke lapangan untuk memasang spanduk imbauan agar tidak membuang sampah sembarangan sekaligus juga melaksanakan aksi bersih-bersih secara gotong-royong dengan warga setempat.

 

 

 

 

 

Simak kisah sukses selengkapnya di:

https://www.lapor.go.id/id/1193667

 

 

 

 

Go to top