Singapore, GIVNews – In his inaugural speech as Indonesia’s seventh president, Joko Widodo called for all Indonesians to unite their hearts and join our hands to create a great Indonesia. There was nothing exceptional from his call. Jokowi’s previous predecessors have also invited the people to work together in building the country. Yet, the reality is the ‘partnership’ between Indonesian government and the people has always been tricky, to say the least.

The new government, however, seems to put in more efforts to ensure people’s participation in the government. By harnessing the power of technology, here are the different ways the government mobilizes people’s power.

Read more: Indonesian Government Mobilizes People’s Power through Crowdsourcing

The Guardian - In 2010 Shubham Khandelwal in Chennai was trying to get himself and his father a new set of ID cards from the local government agency. Standing between him and his identification, however, was a corrupt official demanding a bribe of 2,000 rupees (£20). Shubham refused for three days but finally gave in. This type of everyday corruption is common across India: from a man and wife reporting that they were forced to bribe officials 3,000 rupees to get their marriage finalised last month in Bangalore, to a student in Chennai this month being asked to pay 75,000 rupees to be admitted into an engineering college.

Read more: Crowdsourcing anti-corruption: 'Like Yelp, but for bad governments'

Selasa, 16 Juni 2015 - Pengelola LAPOR! menerima kunjungan dari Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (BPM FEB UI). Dalam kesempatan ini, Pengelola LAPOR! yang diwakili oleh M. M. Gibran Sesunan dan Farraz Theda memperkenalkan program LAPOR! kepada teman-teman mahasiswa yang hadir.

 

Ketua BPM FEB UI, Rifky Alfian Maulana juga memperkenalkan aplikasi SiTAPO (Sistem Terpadu Aspirasi dan Pengaduan Online) yang dibangun oleh BPM FEB UI untuk menampung aspirasi dan pengaduan mahasiswa FEB UI terkait fasilitas umum dan pelayanan akademik. Menurut Rifky, SiTAPO dilatarbelakangi keinginan BPM untuk memfasilitasi suara mahasiwa, dan terinspirasi oleh pemanfaatan LAPOR! di tingkat nasional yang dikembangkan Kantor Staf Presiden. Melalui kunjungan ini, BPM FEB UI berharap dapat mempelajari mekanisme kerja LAPOR! secara rinci agar dapat dijadikan acuan untuk pengembangan SiTAPO.

 

 

Inisiatif mahasiswa FEB UI tersebut diapresiasi oleh Gibran Sesunan. Dalam diskusi, ia memberikan sejumlah catatan dan masukan untuk pengelolaan SiTAPO. “Tentunya sangat terbuka potensi integrasi LAPOR! dengan SiTAPO, agar aspirasi dan pengaduan terkait Pemerintah juga dapat langsung disalurkan,” ujar Gibran.

Mahasiswa FEB UI antusias menyampaikan pertanyaan dan masukan untuk LAPOR!, antara lain mengenai sosialisasi ke masyarakat dan pemanfaatan di universitas. Pertemuan ini diharapkan menjadi awalan kerjasama strategis selanjutnya antara LAPOR! dan BPM FEB UI.

Ketika berbicara mengenai politik, kita perlu memahami proses keputusan otoritatif dirumuskan dan diterapkan dalam masyarakat. Perumusan kebijakan tentunya harus melewati proses politik yang dilalui, dan akan menemui nature dan consequences tertentu. Dalam teori sistem politik, David Easton menggunakan pendekatan perilaku yang menjadi basis kerangka teorinya. Menurut Easton, sistem politik merupakan sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat, yang didalamnya terdapat alokasi yang mengikat karena masyarakat sudah melakukan kontrak sosial dengan menyerahkan sebagian haknya kepada negara. Karenanya, pemerintah selaku representasi negara memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai timbal-baliknya.

 

Read more: Good Governance di Indonesia: Sebuah Inovasi Bernama LAPOR!

LIPUTAN6.COM - Kantor Staf Presiden meluncurkan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). K‎epala Staf Kantor Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan mengadukan terkait pelayanan publik maupun program pemerintahan lainnya.‎

"Misalnya kalau ada penyelewengan dokumen, bisa lapor ke kita. Maka kita bisa adukan ke Presiden atau kepada kementerian terkait atau BUMN yang terlibat," ujar Luhut di Gedung Bina Graha, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2015). 

Read more: Tampung Pengaduan, Kantor Staf Presiden Buat Aplikasi Lapor!

Go to top