Jakarta, 28 Juli 2015 – Pengelola LAPOR! diundang sebagai narasumber dalam pembahasan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Hotel Lumire Jakarta Pusat. Salah satu materi Inpres mengamanatkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai penanggungjawab aksi peningkatan efektivitas pelaksanaan whistleblowing system (WBS) di 17 Kementerian/Lembaga melalui pemanfaatan sistem daring. LAPOR! dinilai efektif dan tepat menjadi percontohan untuk membagikan pengalamannya kepada seluruh instansi terkait dalam membangun dan mengelola sistem aspirasi dan pengaduan.

Inpres 7/2015 ini merupakan bentuk komitmen Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janjinya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, serta memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat yang turut membantu melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparatur pemerintah.


M. M. Gibran Sesunan selaku Tenaga Ahli Kepala Staf Kepresidenan yang menjadi narasumber memberikan paparan dalam sesi diskusi yang dipandu Sriyana dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menjelaskan latar belakang, infrastruktur teknis, dan kisah sukses pemanfaatan sistem LAPOR!, khususnya dalam mendukung penguatan whistleblowing system. Berbagai fitur seperti “anonim” dan “rahasia” telah disediakan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pelapor, sehingga masyarakat tidak perlu ragu atau takut untuk mencegah dan memberantas korupsi dan maladministrasi di Indonesia.

Respons positif muncul dari berbagai perwakilan Kementerian/Lembaga yang hadir, terutama mengenai upaya Pengelola LAPOR! dalam memastikan tindak lanjut atas laporan masyarakat sesuai prinsip mudah, terpadu, dan tuntas yang diusung LAPOR!. Dalam kesimpulannya, Gibran menyatakan dukungannya untuk memperkuat mekanisme whistleblowing system yang dibangun LPSK maupun berbagai Kementerian/Lembaga. Selain itu Pengelola LAPOR! juga mengharapkan keterlibatan LPSK dalam mekanisme LAPOR! sehingga memperkuat upaya perlindungan terhadap pelapor yang selama ini menjadi salah satu fokus dalam pengelolaan laporan masyarakat.

 

Detik.com - Jakarta, Pemerintah memfasilitasi aduan warga. Di era Presiden Jokowi ada salurannya lewat lapor.go.id atau bisa dengan SMS ke 1708. Nah, lewat aduan itu salah satu yang banyak masuk terkait dengan proses pembuatan e-KTP, proses yang lama hingga berbulan-bulan menjadi bahan aduan.

"Soal e-KTP ada yang lapor," kata Kepala Bidang Komunikasi Kantor Presiden, Eko Sulistyo, Rabu (29/7/2015).

Read more: Soal Pembuatan e-KTP yang Lama Prosesnya Jadi Banyak Pertanyaan di lapor.go.id

Rabu, 15 Juli 2015 – Nabiyla Risfa Izzati, mahasiswa hukum di Leiden University asal Indonesia yang juga penerima Beasiswa LPDP, terpilih sebagai salah satu penyaji dalam 17th International Conference on Law, Policing, and Justice yang diselenggarakan World Academy of Science, Engineering, and Technology di London – Inggris. Dalam makalahnya yang berjudul “Increasing The Role of Civil Society through LAPOR!: National Complaint Handling System in Indonesia”, Nabiyla mengkaji Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dalam kaitannya dengan partisipasi publik di Indonesia.

Dikutip dari makalahnya, Global Policy Forum menyebutkan bahwa terdapat lima alasan bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam pemerintahan di era kontemporer, yaitu: (1) untuk merundingkan dan melegitimasi kebijakan; (2) untuk memperluas perspektif dalam perumusan keijakan; (3) untuk mendukung pemerintahan; (4) mendorong kemauan politik melalui keterlibatan; dan (5) membantu negara dalam konteks nasionalisme. Tren global inilah yang juga sedang terjadi di Indonesia, antara lain melalui kehadiran LAPOR! sebagai kanal pengaduan nasional yang interaktif dan terintegrasi.

Kesederhanaan dan keterbukaan proses dalam pelaporan publik diharapkan dapat mengatalisasi partisipasi dalam pengawasan pembangunan dan pelayanan publik. LAPOR! diharapkan dapat mengeksplorasi pemanfaatan, khususnya dalam menjaring pengguna dan mempercepat laju tindak lanjut agar dapat lebih efektif dan optimal sehingga kepercayana publik akan terus meningkat dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud.

Makalah selengkapnya dapat diakses di: http://blog.lapor.go.id/index.php/publikasi

Jumat, 3 Juni 2015 – Kementerian Sekretariat Negara akan mengintegrasikan sistem pengaduan masyarakat (dumas)-nya ke sistem LAPOR!. Dengan integrasi ini, aspirasi dan pengaduan masyarakat akan lebih mudah dikelola sekaligus memudahkan dalam penerusan dan pemantauan laporan. Sistem yang dikelola Asisten Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat ini diperkuat dan dilengkapi dengan fitur-fitur interaktif yang terpadu di sistem LAPOR!.

Read more: Sistem Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Akan Terintegrasi LAPOR!

Jakarta, 6 Juli 2015 – Kedeputian I Kantor Staf Presiden kembali mengadakan sesi diskusi sebagai bagian dari peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden. Sesi diskusi kali ini bertema “Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, menghadirkan Bapak Gatot Pambudi selaku Direktur Perencanaan – Monev Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai narasumber, dan dihadiri juga oleh Peserta Program Magang LAPOR! Angkatan VII.

Narasumber menerangkan bahwa materi ini terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019 dan arahan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada dasarnya, LKPP telah membangun Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), yang memuat data hingga ke satuan paket sehingga proses pengadaan dapat dengan mudah terpantau dan diawasi. Sistem inilah yang diharapkan dapat berkontribusi lebih penerapan­ e-government di Indonesia.

Narasumber juga menceritakan kisah sukses di level daerah, antara lain di Pemkot Surabaya dan Pemkot Bandung, yang antara lain didukung oleh faktor komitmen yang baik dari kepala daerahnya untuk mendorong terwujudnya cita-cita e-government. Sebagai penutup, narasumber mengharapkan dukungan Kantor Staf Presiden dalam memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar datanya komprehensif dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan.

Go to top