Nasional - Sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR! terus berupaya menghubungkan seluruh instansi pemerintah dalam satu sistem yang terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, LAPOR! diimplementasikan secara nasional dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pengawasan pelayanan publik.

Tercatat hingga akhir tahun 2015, LAPOR! telah terhubung dengan 10 Pemerintah Provinsi dan 5 Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Informasi keterhubungan dengan Pemda selengkapnya dapat dilihat dalam gambar ini.

      

Dengan keterhubungan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah menyalurkan aspirasi dan pengaduannya untuk pemerintah. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Jokowi agar suara rakyat lebih didengar, dan masyarakat dilibatkan dalam jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk me-LAPOR!-kan setiap permasalahan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.

LAPOR!

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. 

#AyoLAPOR! untuk mengawasi program pemerintah melalui lapor.go.id atau SMS ke 1708

blog.lapor.go.id

Twitter/Instagram/Youtube: @LAPOR1708

Facebook: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat


UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2) berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”. Artinya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk memeluk agama dan kepercayaan yang diyakini oleh tiap-tiap individu.

Bertepatan dengan Hari Raya Natal 25 Desember 2015, Pengelola LAPOR! mengucapkan selamat merayakan bagi seluruh umat Kristiani di Indonesia. Mari wujudkan toleransi dan persaudaraan untuk Indonesia yang lebih baik.

#AyoLAPOR! untukmengawasi program pemerintahmelaluiwww.lapor.go.id atau SMS ke 1708
blog.lapor.go.id
Twitter/Instagram/Youtube: @LAPOR1708
Facebook: LayananAspirasidanPengaduan Online Rakyat

 

Nasional, Desember 2015. LAPOR! merupakan sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial pertama yang berprinsip mudah, terpadu, dan tuntas untuk pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Sistem LAPOR! juga memiliki fitur-fitur pendukung antara lain: Tracking ID LAPOR! yang dapat digunakan pengguna untuk melakukan penelusuran atas suatu laporan; Anonim dan Rahasia dimana pelapor dapat merahasiakan identitasnya untuk fitur anonim dan fitur rahasia membatasi laporan yang hanya dapat diakses oleh pelapor dan instansi terlapor, fitur tersebut digunakan untuk laporan isu sensitif dan sangat privat; Peta dan Kategorisasi dimana baik pemerintah maupun masyarakat dapat memonitor berbagai isu dengan berbagai skala dan sudut pandang, baik berdasarkan lokasi geografis, topik, sampai status ketuntasan pelaporan; Opini Kebijakan yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah yang telah terhubung sebagai sarana jajak pendapat.

Selain empat fitur pendukung tersebut, ada fitur “komentar” dalam sistem LAPOR! dimana dengan adanya fitur ini LAPORAN menjadi interaktif karena bersifat dua arah. Tidak hanya itu, jika laporan bukan berstatus rahasia, fitur ini dapat digunakan oleh pihak ketiga. Misalnya oleh pemimpin lembaga/instansi tersebut dalam mendorong kinerja lembaga/instansi mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Walikota Ridwan Kamil, dalam mengapresiasi kinerja salah satu dinas di Kota Bandung.

 

 

Tujuan dari adanya berbagai fitur tersebut adalah LAPOR! dapat mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat secara partisipasif yang lebih baik.  Dengan demikian LAPOR! dapat digunakan secara efektif oleh masyarakat dalam menyampaikan laporan dan memastikan tindak lanjut, serta mendorong keterbukaan Pemerintah.

 

 

 

 

LAPOR!

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. 

#AyoLAPOR! untuk mengawasi program pemerintah melalui lapor.go.id atau SMS ke 1708

blog.lapor.go.id

Twitter/Instagram/Youtube: @LAPOR1708

Facebook: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

 

Nasional, Desember 2015. Agenda Prioritas Nasional pada masa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dikenal dengan Nawa Cita. Ada sembilan aspek yang menjadi prioritas pemerintah yaitu; kehadiran Negara untuk melindungi segenap bangsa, tata kelola Pemerintahan yang bersih efektif, demokratis dan terpercaya, pembangunan dari daerah dan desa, reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, mewujudkan kemandirian ekonomi, revolusi karakter bangsa, dan memperteguh ke-Bhineka-an serta memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Aspek-aspek prioritas nasional tersebut kemudian diterjemahkan dan dituangkan ke dalam program-program yang dijalankan oleh Kementerian dan Lembaga Negara. Pengawasan dan Pengendalian atas Program-Program Prioritas Nasional tersebut dilakukan oleh Kedeputian 1, Kantor Staf Presiden. Dalam implementasi program-program prioritas tesebut, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang bisa memastikan bahwa program-program prioritas tersebut dijalankan dengan baik dan tepat sasaran. Misalnya: Program prioritas pembangunan dari Desa, harus dipastikan bahwa anggaran desa digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk memastikan hal tersebut terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, peran Kedeputian 1, Kantor Staf Presiden sangat vital karena bertanggung jawab penuh atas pengawasan dan pengendalian program-program prioritas nasional tersebut.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kedeputian 1 memliki beberapa sistem teknologi dan informasi yang mendukung perannya. LAPOR! merupakan salah sistem teknologi informasi yang dilelola dan dikembangkan oleh Kedeputian 1, Kantor Staf Presiden. Selain LAPOR! Kantor Staf Presiden juga memiliki SISPAN (Sistem Pengendalian Program Prioritas), PANTAU (Partisipasi Nasional untuk Pembangunan), ONE DATA, SISMONTEP (Sistem Monitoring TEPRA) dan Media Monitoring. Untuk lebih jelas dapat dilihat melalui gambar berikut:

Sumber : ksp.go.id

Kedeputian 1 memastikan bahwa program-program prioritas dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran melalui berbagai kanal yang dikelola dan dikembangkannya, dari internal sampai eksternal. LAPOR! merupakan kanal yang menerima aspirasi dan pengaduan langsung dari masyarakat. Sehingga fungsi LAPOR! merupakan sumber informasi bagi pemerintah terkait implementasi isu-isu terkait Nawa Cita di lapangan. Pengelola LAPOR! memilih beberapa laporan yang masuk ke sistem LAPOR! terkait isu-isu Nawa Cita dan memberikan kesimpulan/saran dari isu-isu tersebut. Dengan demikian melalui kanal LAPOR! masyarakat berperan langsung dalam implementasi program-program prioritas. Laporan-laporan terpilih tersebut dipublikasikan oleh Pengelola LAPOR! setiap minggunya. Untuk mengakses laporan pilihan tersebut silahkan masuk ke tab “Publikasi” pada blog.lapor.go.id.

 

 

 

LAPOR!

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.

#AyoLAPOR! untuk mengawasi program pemerintah melalui lapor.go.id atau SMS ke 1708

blog.lapor.go.id

Twitter/Instagram/Youtube: @LAPOR1708

Facebook: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

 

 


Jakarta, Desember 2015 – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Publik Nasional (SP4N).

Dalam kerangka LAPOR! – SP4N yang dikelola Kantor Staf Presiden, seluruh kanal pengaduan kelak akan terhubung satu sama lain dalam konsep no wrong door policy. Lantas, bagaimana memastikan laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh instansi pemerintah? Oleh karenanya Kantor Staf Presiden menggandeng Ombudsman RI selaku pengawas pelayanan publik untuk memastikan efektivitas penerapan LAPOR! – SP4N.

Bekerjasama dengan Ombudsman RI Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, Kantor Staf Presiden yang diwakili oleh Okky Oktaviani selaku Tenaga Ahli mengadakan Lokakarya dan Pelatihan SP4N di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung pada Selasa (1/12). Diharapkan dari kegiatan ini penyelenggara pelayanan publik mampu melakukan pengelolaan pengaduan dan melayani masyarakat dengan lebih baik.

Pelatihan dan lokakarya yang digalang Kantor Staf Presiden bersama Ombudsman RI ini merupakan langkah penting dalam rangka menyosialisasikan LAPOR! - SP4N ke pemda dan masyarakat.

“Sehingga laporan masyarakat tidak hanya dikawal oleh Kantor Staf Presiden dan Kementerian PAN-RB, tetapi juga diawasi oleh Ombudsman RI selaku lembaga eksternal sehingga kepercayaan publik dapat kita jaga” ujar Okky Oktaviani.

Simak publikasi seputar LAPOR! dalam Lokakarya dan Pelatihan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Provinsi Lampung:

http://www.lampungprov.go.id/berita-1580-lokakarya-dan-pelatihan-sistem-pengelolaan-pengaduan-pelayanan-publik-nasional 

http://lampung.antaranews.com/berita/286536/pemprov-lampung-terus-tingkatkan-kualitas-pelayanan-publik  

http://www.duajurai.com/2015/12/kantor-staf-presiden-dan-ombudsman-lampung-gelar-pelatihan-sp4n-lapor/ 

http://www.duajurai.com/2015/12/ombudsman-lampung-minta-dukungan-soal-lapor/ 

http://www.harianfokus.com/2015/12/02/ombudsman-lampung-gelar-lokakarya/ 

http://seputarlampung.co.id/pemprov-lampung-gelar-lokakarya-sp4n/ 

 

 

LAPOR!

 

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.

 

#AyoLAPOR! untuk mengawasi program pemerintah melalui

 

lapor.go.id atau SMS ke 1708

 

blog.lapor.go.id

 

Twitter/Instagram/Youtube: @LAPOR1708

 

Facebook: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

 

Go to top