POLITIKINDONESIA - Isu tentang layanan publik selalu muncul karena bersentuhan langsung dengan warga. Siapapun kita pernah menyaksikan, bahkan mengalami sendiri, praktik-praktik dari pengelolaan pembangunan, berikut pelayanannya, bukan. Namun, jika kita menemui ketidakberesan di sana, ke mana harus melaporkan? Kalaupun tahu ke mana, apakah mendapat respons cepat dan tepat? Artinya, jujur saja, pemerintah dipertanyakan kemampuan berkomunikasi dan menyelesaikan masalahnya.

Read more: Kerjasama dengan UKP4, DKI Jakarta Terapkan LAPOR!

DAILYSOCIAL.NET - Beberapa waktu lalu kami sempat mengulas mengenai Satu Layanan, sebuah portal informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi layanan publik yang lengkap dalam satu atap. Satu Layanan merupakan salah satu program yang digagas oleh gerakan Open Government Indonesia, gerakan yang dikoordinir oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) dan bertujuan untuk mendorong aspek-aspek inovasi, transparansi dan partisipasi lembaga-lembaga kepemerintahan.

Kemarin, Open Government Indonesia dan UKP4 menggelar sebuah acara bertajuk Knowledge Forum: Netizen dengan tagline “Kolaborasi Mendorong Keterbukaan”. Dalam acara yang digelar di Jakarta tersebut, UKP4 akhirnya secara resmi memperkenalkan Satu Layanan (yang sebelumnya masih dalam versi beta) dan sebuah portal lainnya yang bernama “Lapor!“.

Read more: Dorong Transparansi dan Partisipasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah, UKP4 Rilis Satu Layanan...

BERITASATU.COM - Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian dan Pembangunan (UKP4) mengembangkan inovasi sistem bernama Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Aksesnya bisa melalui SMS ke 1708, atau situs web http://lapor.ukp.go.id atau aplikasi aplikasi ponsel.

Read more: UKP4 Gandeng Pemprov DKI Kembangkan Pengaduan Online

TECHINASIA.COM - Lapor, the newest technology product made for Indonesian citizens to report wrongdoings in public services, including those dodgy extra administration ‘fees’ incurred here and there, is doing a fine job. Earlier today, the DKI Jakarta provincial government has signed an agreement to jump onboard the Lapor service. At today’s event in the capital, I got to discuss the service a bit deeper with the ones who built it: the President’s Delivery Unit of Development Monitoring and Oversight (UKP4) 1.

Since November, the Lapor website has received about 60,000 visitors and over 222,000 pageviews. In average, the service receives 376 reports of corruption or misdeeds every day, with 27 of them having passed the validation process for further follow up. There are 749 comments made by regular folks who made 1,578 back-up of the claims submitted to the site. Lapor is now cooperating with 61 Indonesian government ministries and units, as well as today’s show of support from the Jakarta provincial government.

 

Read more: Lapor: Taking a Deeper Look into Indonesia’s Newest Anti-Corruption Weapon

HUKUMONLINE.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menandatangani perjanjian Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

"Sistem LAPOR ini sudah diuji coba sejak Januari 2013 lalu. Sistem ini mampu mendongkrak efektivitas dan efisiensi kerja," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kantor UKP4, Jakarta Pusat, Kamis (18/4).

Read more: DKI-UKP4 Kerjasama Layanan Pengaduan Online

Go to top