KONTAN.CO.ID - Meskipun penyaluran dana bantuan langsung sementara untuk masyarakat (BLSM) dilakukan dibawah kendali Kementerian Sosial (Kemensos), tetapi apabila terjadi masalah dalam proses tersebut masyarakat justru dipersilahkan untuk menyampaikan aduannya langsung ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Hal tersebut terungkap dalam pemaparan Sekjen Kemensos Toto Utomo Budi Santosa dihadapan anggota DPR.

Read more: Aduan BLSM dilaporkan ke UKP4

PIKIRAN-RAKYAT.COM - Pemerintah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia. KPS sebagai penanda rumah tangga miskin dan rentan serta dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat program perlindungan sosial Program Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah atau yang dikenal dengan Program Raskin.

"Pendistribusian KPS kepada RTS mulai dilakukan pada 7 hingga akhir Juni di seluruh Indonesia, secara bertahap dimulai di 12 daerah," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono kepada pers di kantornya, Rabu (5/6/13).

Read more: Diluncurkan Kartu Perlindungan Sosial untuk 15,5 Juta Rumah Tangga Miskin

PIKIRAN-RAKYAT.COM - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) menjadi bahan evaluasi bagi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam menilai kinerja kementerian.

UKP4 menilai sejauh mana kementerian memberikan respon atas keluhan dan pengaduan masyarakat atas pelayanan yang diberikan kementerian.

Read more: Keluhan Masyarakat Jadi Bahan Evaluasi UKP4

INFOSDA.COM - Kemudahan mengakses internet serta penggunaan media sosial dan aplikasi rupanya menarik perhatian Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menghadirkan layanan pengaduan online. UKP 4 telah meluncurkan Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), sebagai salah satu upaya mempermudah menjaring informasi dari masyarakat.

LAPOR! merupakan aplikasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dan bersifat dua arah. Namun masyarakat tidak hanya bisa mengakses LAPOR! melalui perangkat Android dan BlackBerry, tapi juga versi web di http://lapor.ukp.go.id, dan Twitter @LAPOR_UKP4, dan SMS ke 1708.

Read more: Inilah Aplikasi Pengaduan Online Nasional

 

FUTUREGOV.ASIA - Open Government Indonesia (OGI) is part of a multilateral initiative called Open Government Partnership, which aims to secure concrete commitments from governments around the world to promote transparency, empower citizens, fight corruption and harness new technologies to strengthen governance.

 

OGI is composed of the following members: the Presidential Work Unit for Development Monitoring and Control of development , the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Communications and Information Technology , National Development Planning Agency, the Commission Information Centre, Ministry of Home Affairs, Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform , the National Secretariat of the Indonesian Forum for Budget Transparency, Centre for Regional Studies and Information, Indonesian Centre for Environmental Law and Transparency International Indonesia.

Read more: Indonesia to curb corruption with crowdsourcing portal

Go to top