JAKARTA, BLOG.LAPOR.go.id - Sepanjang Senin (29/08/2016) hingga Rabu (31/08/2016), linimasa media sosial Twitter di Indonesia marak dengan adu tagar antara publik dengan #StopBayarPajak dan dilanjutkan dengan #SayaBayarPajak yang digagas oleh akun-akun instansi pemerintah. Polemik ini mencuat lantaran isu Amnesti Pajak justru menyasar masyarakat dengan kategori masyarakat “kecil” seperti petani, pedagang dan pensiunan atau yang berpenghasilan rendah lainnya. Padahal, dari awal kebijakan ini diberlakukan, telah ditetapkan siapa saja Wajib Pajak yang menjadi subyek dan obyek Amnesti Pajak. Dilansir dari situs kemenkeu.go.id, Bapak Joko Widodo selaku Presiden RI turut mempertegas bahwa target utama program pengampunan pajak memang ditujukan bagi Wajib Pajak besar khususnya yang memiliki aset di luar negeri. Namun, beliau menambahkan, mengingat program ini sifatnya hak atau pilihan, program ini juga terbuka bagi semua kalangan Wajib Pajak, termasuk pengusaha kecil maupun menengah yang ingin memanfaatkannya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-11/PJ/2016 sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak diharapkan menjadi angin segar atas kesalahpahaman masyarakat akan program ini. Poin penting dari peraturan ini adalah menekankan bahwa masyarakat dengan penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan pilihan untuk tidak ikut serta. Adapun pilihan tidak ikut serta diberlakukan bagi Warga Negara (WN) yang berpenghasilan rendah (seperti petani atau nelayan kecil), pensiunan yang penghasilannya hanya dari uang pensiun, yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia, memiliki warisan yang sudah dilaporkan oleh pewaris dalam SPT Tahunan PPh, memiliki harta berupa hibah dan tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP, dan memiliki harta hibah yang sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh oleh pemberi hibah maka bagi WN dengan kategori ini dapat mengikuti proses pembetulan SPT Tahunan. “Sehingga, fokus kami betul-betul ke Wajib Pajak besar, baik perorangan maupun Badan Usaha yang dianggap punya potensi besar tapi selama ini menghindari pajak,” ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Selanjutnya, pemerintah juga ingin menegaskan bahwa penetapan program ini bukan sebagai ajang eksploitasi. Justru, “sekarang ini tujuan kami adalah bagaimana menciptakan semacam semangat kebersamaan, bahwa kita memiliki negara ini yang merdeka dan berdaulat, oleh karena itu perlu dijaga dan didanai oleh kita. Siapa saja yang punya potensi keekonomian dia harus melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik sehingga masyarakat merasa bahwa membayar pajak itu bukan untuk eksploitasi. Tapi konsekuensi sebagai WNI yang harus ikut mendanai aktivitas republik ini, “ sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Diharapkan dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pelaksanaan program-program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur. 

Lantas, apa yang dapat rekan-rekan LAPOR! lakukan apabila ingin memanfaatkan amnesti pajak? Rekan-rekan dapat langsung mengunjungi Help Desk Amnesti Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) dan Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia atau mengunjungi situs pajak.go.id/amnestipajak atau telepon hotline Amnesti Pajak di 1500-745 untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Sebagai informasi, pelaksanaan pelayanan Amnesti Pajak akan dibuka sampai dengan 31 Maret 2017. Disamping itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menambah layanan pada hari Sabtu pukul 08.00 WIB -14.00 WIB dan hari Minggu pukul 08.00 WIB -12.00 WIB  (kecuali pada hari libur nasional dan hari besar keagamaan) serta membuka layanan penerimaan Surat Pernyataan Harta (SPH) di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia. Langkah tersebut sebagai antisipasi lonjakan jumlah peserta pengampunan pajak pada akhir September mendatang. 

Sebagai kanal pemerintah bagi publik, LAPOR! membuka setiap media pelaporan (SMS, Website, Twitter, dan Mobile Apps) untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait Amnesti Pajak. LAPOR! berkomitmen untuk mengawal implementasi Amnesti Pajak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan fitur anonim dan rahasia, identitas pelapor dapat terjaga dengan aman oleh sistem kami. LAPOR! juga memiliki keunggulan dalam penanganan yang cepat dan tepat. Setiap laporan yang rekan-rekan sampaikan dapat terintegrasi langsung dengan pihak kementerian/lembaga/pemerintah daerah. #AyoLAPOR untuk mengawasi pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708. Simak aktivitas pengelola LAPOR! melalui blog.lapor.go.id dan kanal instagram @LAPOR1708 https://instagram.com/lapor1708/

 

 

JAKARTA, BLOG.LAPOR.go.id - Hasil survei Polling Center mengenai LAPOR! atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat menampilkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan ini. Pengumpulan data dilakukan pada 12-27 Juli 2016 dengan menggunakan metode Computer Assisted Telephone Interview (wawancara melalui telepon). Adapun jumlah sampel survei ini sebanyak 1000 responden yang secara mandiri pernah menyampaikan aspirasi/keluhan melalui LAPOR! dari seluruh Indonesia.

Dalam hasil survei tersebut, kepuasan masyarakat terhadap kemudahan penggunaan setiap media LAPOR! mendapatkan persentase paling besar, yakni 88 persen. Mudah digunakan, dapat diakses kapan dan dimana saja, dan responsif menjadi alasan utama masyarakat menjatuhkan pilihan pada LAPOR!. “Karena ini sifatnya dalam jaringan atau daring, jadi aksesnya lebih mudah. Terus karena daring, harapannya pihak yang diadukan juga bisa membaca,” kata salah satu responden. Hal ini didukung oleh layanan LAPOR! yang tidak hanya terpaut pada satu media yakni SMS melainkan juga website, media sosial, dan mobile apps.  

Selanjutnya, survei menunjukkan 79 persen merasa puas dengan transparansi dan 70 persen merasa puas dengan tindak lanjut dari sistem LAPOR!. Rendahnya persentase aspek tindak lanjut dibanding aspek lainnya dikarenakan banyak kasus yang belum selesai ditangani oleh instansi-instansi pemerintahan yang berwenang menyelesaikan laporan-laporan tersebut (dengan asumsi sudah lebih dari empat minggu). Meski demikian, sistem LAPOR! tetap dianggap transparan karena terus  memperbaharui informasi mengenai proses laporan para pelapor dan 75 persen sudah merasa puas dengan pelayanan tersebut.

Melalui survei, Polling Center menyimpulkan bahwa masyarakat memiliki harapan besar dan respon positif terhadap LAPOR!. Tidak hanya antusias untuk menggunakan, masyarakat juga sepakat untuk terus merekomendasikan LAPOR! ke kerabat terdekat. Promosi setiap media khususnya aplikasi, penyampaian informasi secara berkala, dan optimalisasi media konfirmasi laporan adalah beberapa harapan dari masyarakat bagi peningkatan kinerja LAPOR! ke depannya.

Program pembangunan dan pelayanan publik masih terus dijalankan oleh pemerintah. Misi LAPOR! untuk meningkatkan partisipasi dan interaksi masyarakat terhadap pemerintah belum selesai. #AyoLAPOR untuk mengawasi pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708. Simak aktivitas pengelola LAPOR! melalui blog.lapor.go.id dan kanal instagram @LAPOR1708 https://instagram.com/lapor1708/

 

 


Bandung – “Kalian itu pengukir senyum diwajah masyarakat Bandung” ujar Kang Elpi (Elpi Nazmuzzman) saat memberikan kata sambutan dalam rapat koordinasi dan evaluasi LAPOR! Bandung di Auditorium Balai Kota - Bandung, 2 Maret 2016. Selain dihadiri oleh Kang Elpi kegiatan koordinasi dan evaluasi tersebut juga dihadiri oleh Bapak Asep Cucu Cahyadi selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan Gibran Sesunan selaku perwakilan dari Kantor Staf Presiden sekaligus Pengelola LAPOR!

Acara yang melibatkan kurang lebih 70 orang pengelola LAPOR! termasuk admin dan verifikasi lapangan ini memaparkan kinerja LAPOR! Kota Bandung selama tahun 2015 kemarin selain paparan koordinasi dan evaluasi yang disampaikan oleh koordinator LAPOR! Bandung yaitu Ibu Penni Setiati, acara ini juga mengadakan sesi diskusi bersama Kang Elpi, Bapak Asep, dan Bapak Gibran.

Dalam diskusi tersebut beberapa peserta yang terdiri dari Pengelola LAPOR! Kota Bandung menyampaikan saran untuk LAPOR!, kendala yang dihadapi menjadi admin ataupun pemverifikasi di lapangan dan juga berbagi pengalaman kepada pengelola lainnya.

Rapat koordinasi dan evaluasi seperti yang dilakukan oleh LAPOR! Kota Bandung ini dilakukan guna meningkatkan kinerja dari pengelola LAPOR! Kota Bandung sendiri, dengan di adakannya kegiatan ini diharapkan komunikasi dan kekompakan tim pengelola LAPOR! Kota Bandung semakin erat dengan kinerja yang semakin baik dalam melayani aspirasi dan pengaduan rakyat Bandung.

Jakarta - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkunjung ke Kantor LAPOR! pada 11 Februari 2016. Kunjungan dari pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam rangka evaluasi penerapan Aplikasi Sismon, LAPOR! dan One Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah terhubung dengan Aplikasi LAPOR! semenjak tahun 2014. Dalam kunjungan ke LAPOR! Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membahas perkembangan LAPOR! di Kabupaten Bojonegoro, yang sangat membantu program prioritas Kabupaten Bojonegoro yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahaan yang baik.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membahas mengenai pemanfaatan input manual untuk integrasi aduan masyarakat. Input manual ini sangat membantu seluruh masyarakat terutama di Kabupaten Bojonegoro dalam menyampaikan laporan. Hal ini dikarenakan belum seluruh masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menjelaskan sosialisasi dan publikasi penggunaan LAPOR! yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bojonegoro. Sosialisasi LAPOR! dilakukan melalui berbagai media, dari penggunaan spanduk, baliho, berbagai media cetak, iklan di seluruh radio melalui forum radio Bojonegoro, serta web banner di website pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sosialisasi juga dilakukan melalui dialog publik dengan tujuan mencari solusi bersama-sama terhadap permasalahan yang ada.

Selain pemanfaatan kanal LAPOR!, kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga membahas aplikasi Sismon dan One Data. Implementasi pemanfaatan aplikasi tersebut dilaporkan melalui rapat rutin setiap hari Jumat yang dilakukan di rumah dinas Bupati. Hal tersebut juga menjadi indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengukur kinerja pegawai.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga terus meningkatkan kinerjanya untuk melayani masyarakat dan mengajak masyarakat untuk turut serta mengawal berbagai program prioritas Kabupaten Bojonegoro. Salah satu program yang dilakukan adalah program “Ayo Mas Bro” yang bertujuan untuk menyapa masyarakat Bojonegoro melalui siaran radio.

 

 

 

LAPOR! merupakan salah satu sistem teknologi informasi yang dikelola dan dikembangkan oleh Kedeputian I, Kantor Staf Presiden. Tugas dan fungsi dari Kantor Staf Presiden sendiri yaitu memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis penyelesaian masalah secara komprehensif, percepatan pelaksanaan dan pemantauan program prioritas nasional serta tugas lain yang diberikan presiden.

Dengan demikian, selain memiliki tugas dan fungsi untuk menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat. LAPOR! juga mendukung kinerja Kantor Staf Presiden, dimana data pengaduan dari masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai salah satu input dalam pengambilan kebijakan. Untuk mendukung kinerja Kantor Staf Presiden, kini LAPOR! memiliki segmen terbaru dalam berbagai kanal media sosial LAPOR! yaitu segmen “Kenal dan Kawal”. Segmen ini bertujuan untuk memperkenalkan implementasi program prioritas nasional yang tertera dalam nawacita. Dimana “Kenal dan Kawal” akan memperkenalkan kepada masyarakat luas berbagai kegiatan pantauan Kantor Staf Presiden. Selain memberi informasi kepada masyarakat mengenai program-program prioritas nasional, Kenal dan Kawal juga mengajak masyarakat untuk turut aktif mengawal program-program prioritas nasional tersebut jika masyarakat menemui masalah atau keluhan mengenai program-program tersebut dapat melaporkannya atau menyampaikan aspirasi mereka melalui LAPOR!.

Berdasarkan RENAKSI 2016, ada 335 kegiatan prioritas yang di monitor oleh Kantor Staf Presiden. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut adalah implementasi dari NAWACITA sesuai janji Presiden Jokowi.

Minggu pertama (1-7 Februari) “Kenal dan Kawal”, LAPOR! memperkenalkan berbagai kegiatan prioritas klaster infrastruktur yang dilakukan pemerintah Indonesia. Kementrian Pelaksana untuk klaster infrastruktur sendiri adalah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementrian Perhubungan. Secara umum ada 16 kegiatan klaster infrastruktur (transportasi) yang dilaksanakan pada tahun 2016 dari pembangunan bandara, terminal, jalan tol, sampai dengan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api. Secara khusus ada pembangunan Jalan Baru 2.650 km, pembangunan Jalan Tol 1.000 km dan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api sepanjang 185,15 km. Kegiatan infrastruktur sendiri merupakan implementasi dari NAWACITA nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan infrastruktur tersebut, diperlukan partispasi dari masyarakat Indonesia. LAPOR! berharap melalui segmen “Kenal dan Kawal”, masyarakat Indonesia dapat semakin mengetahui berbagai program prioritas pemerintah dan secara aktif mengawal dan mendampingi pemerintah dalam pengimplementasian program-program tersebut apabila menemukan permasalahan di lapangan.

Jangan lupa simak segmen “Kenal dan Kawal” di berbagai media sosial LAPOR! setiap hari Jumat. Kenali Nawacita dan kawal implementasinya untuk Indonesia yang lebih baik.

 

 

 

LAPOR!

 

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. 

 

#AyoLAPOR! untuk mengawasi program pemerintah melalui lapor.go.id atau SMS ke 1708

 

blog.lapor.go.id 

 

Twitter/Instagram/Youtube: @LAPOR1708

 

Facebook: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

 

Go to top