JAKARTA, BLOG.LAPOR.go.id - Sepanjang Senin (29/08/2016) hingga Rabu (31/08/2016), linimasa media sosial Twitter di Indonesia marak dengan adu tagar antara publik dengan #StopBayarPajak dan dilanjutkan dengan #SayaBayarPajak yang digagas oleh akun-akun instansi pemerintah. Polemik ini mencuat lantaran isu Amnesti Pajak justru menyasar masyarakat dengan kategori masyarakat “kecil” seperti petani, pedagang dan pensiunan atau yang berpenghasilan rendah lainnya. Padahal, dari awal kebijakan ini diberlakukan, telah ditetapkan siapa saja Wajib Pajak yang menjadi subyek dan obyek Amnesti Pajak. Dilansir dari situs kemenkeu.go.id, Bapak Joko Widodo selaku Presiden RI turut mempertegas bahwa target utama program pengampunan pajak memang ditujukan bagi Wajib Pajak besar khususnya yang memiliki aset di luar negeri. Namun, beliau menambahkan, mengingat program ini sifatnya hak atau pilihan, program ini juga terbuka bagi semua kalangan Wajib Pajak, termasuk pengusaha kecil maupun menengah yang ingin memanfaatkannya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-11/PJ/2016 sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak diharapkan menjadi angin segar atas kesalahpahaman masyarakat akan program ini. Poin penting dari peraturan ini adalah menekankan bahwa masyarakat dengan penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan pilihan untuk tidak ikut serta. Adapun pilihan tidak ikut serta diberlakukan bagi Warga Negara (WN) yang berpenghasilan rendah (seperti petani atau nelayan kecil), pensiunan yang penghasilannya hanya dari uang pensiun, yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia, memiliki warisan yang sudah dilaporkan oleh pewaris dalam SPT Tahunan PPh, memiliki harta berupa hibah dan tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP, dan memiliki harta hibah yang sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh oleh pemberi hibah maka bagi WN dengan kategori ini dapat mengikuti proses pembetulan SPT Tahunan. “Sehingga, fokus kami betul-betul ke Wajib Pajak besar, baik perorangan maupun Badan Usaha yang dianggap punya potensi besar tapi selama ini menghindari pajak,” ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Selanjutnya, pemerintah juga ingin menegaskan bahwa penetapan program ini bukan sebagai ajang eksploitasi. Justru, “sekarang ini tujuan kami adalah bagaimana menciptakan semacam semangat kebersamaan, bahwa kita memiliki negara ini yang merdeka dan berdaulat, oleh karena itu perlu dijaga dan didanai oleh kita. Siapa saja yang punya potensi keekonomian dia harus melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik sehingga masyarakat merasa bahwa membayar pajak itu bukan untuk eksploitasi. Tapi konsekuensi sebagai WNI yang harus ikut mendanai aktivitas republik ini, “ sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Diharapkan dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pelaksanaan program-program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur. 

Lantas, apa yang dapat rekan-rekan LAPOR! lakukan apabila ingin memanfaatkan amnesti pajak? Rekan-rekan dapat langsung mengunjungi Help Desk Amnesti Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) dan Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia atau mengunjungi situs pajak.go.id/amnestipajak atau telepon hotline Amnesti Pajak di 1500-745 untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Sebagai informasi, pelaksanaan pelayanan Amnesti Pajak akan dibuka sampai dengan 31 Maret 2017. Disamping itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menambah layanan pada hari Sabtu pukul 08.00 WIB -14.00 WIB dan hari Minggu pukul 08.00 WIB -12.00 WIB  (kecuali pada hari libur nasional dan hari besar keagamaan) serta membuka layanan penerimaan Surat Pernyataan Harta (SPH) di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia. Langkah tersebut sebagai antisipasi lonjakan jumlah peserta pengampunan pajak pada akhir September mendatang. 

Sebagai kanal pemerintah bagi publik, LAPOR! membuka setiap media pelaporan (SMS, Website, Twitter, dan Mobile Apps) untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait Amnesti Pajak. LAPOR! berkomitmen untuk mengawal implementasi Amnesti Pajak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan fitur anonim dan rahasia, identitas pelapor dapat terjaga dengan aman oleh sistem kami. LAPOR! juga memiliki keunggulan dalam penanganan yang cepat dan tepat. Setiap laporan yang rekan-rekan sampaikan dapat terintegrasi langsung dengan pihak kementerian/lembaga/pemerintah daerah. #AyoLAPOR untuk mengawasi pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708. Simak aktivitas pengelola LAPOR! melalui blog.lapor.go.id dan kanal instagram @LAPOR1708 https://instagram.com/lapor1708/

 

 

LAPOR!, AmnestiPajak