Antara Sumbar -- Kantor Staf Presiden RI mendorong masyarakat untuk menyampaikan pengaduan tentang masalah pembangunan dan pelayanan publik melalui situs www.lapor.go.id serta layanan pesan seluler ke nomor 1708.
 
"Pemerintah telah membuat layanan pengaduan yang dikelola langsung Kantor Staf Presiden, pastikan laporan yang disampaikan berisi informasi yang jelas dan disertai data pendukung," kata Manajer Pengaduan Online situs www.lapor.go.id Kantor Staf Presiden, M Gibran Sesunan di Padang, Senin.
 
Ia menyampaikan hal itu saat tampil sebagai pembicara dalam Lokakarya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang digelar Ombudsman perwakilan Sumbar.
 
Menurut dia untuk melaporkan pengaduan persoalan pembangunan atau aspirasi lainnya caranya cukup mudah tinggal mengakses situs, mengisi identitas dan alamat email kemudian menuliskan apa yang hendak disampaikan.
 
Jika ada yang melaporkan soal jalan rusak maka kami tidak akan meminta nama pelapor, namun kalau menyangkut data misalnya pembuatan KTP elektronik yang tidak kunjung selesai tentu butuh nama pelapor, kata dia.
 
Terkait adanya pengaduan yang bersifat sensitif seperti dugaan penyelewengan, masyarakat tidak perlu khawatir karena pengelola menjamin kerahasiaan dengan syarat data pendukung lengkap diajukan agar dapat diproses, lanjut dia.
 
Ia memastikan semua laporan pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti maksimal 60 hari setelah laporan masuk.
 
Ketika 14 hari kerja belum ada tanggapan maka laporan tersebut akan masuk dalam pengawasan Ombudsman yang akan melakukan klarifikasi hingga memberikan rekomendasi, lanjut dia.
 
Namun jika tetap tidak ada tanggapan maka akan langsung dikirim surat kepada penanggung jawab instansi tersebut pada level tertinggi agar segara dicarikan solusi, kata dia.
 
Ia menilai ada tiga faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau melaporkan penyimpangan pelayanan publik selama ini yaitu karena tidak tahu, merasa tidak akan ditindaklanjuti dan takut.
 
Kalau tidak tahu saat ini sarana terus disosialisasikan dan kalau yang merasa tidak ditindaklanjuti laporannya sehingga menjadi malas akan dicari solusi dimana hal yang menghambat tindak lanjut, ujarnya.
 
Sementara bagi yang takut identitas terbongkar dan mengancam keselamatan maka pengelola akan menjamin kerahasiaannya , lanjut dia.
 
Sementara Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar Yunafri mengatakan instansi pelayanan publik wajib menyediakan layanan pengaduan untuk mengetahui umpan balik dari pelayanan yang diberikan.
 
"Jangan berpikir kalau tidak ada pengaduan berarti pelayanan sudah baik, sebaliknya jika banyak pengaduan juga belum tentu pelayanan yang diberikan buruk," kata dia.
 
Ia mengatakan dengan adanya layanan pengaduan maka instansi terkait akan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Sumber: (http://www.antarasumbar.com/berita/161982/kantor-staf-presiden-dorong-masyarakat-sampaikan-pengaduan.html)

Simak publikasi seputar LAPOR! dalam lokakarya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Sumatera Barat:

Antara Sumbar: Kantor Staf Presiden Buat Sarana Pengaduan Terkoneksi
http://www.antarasumbar.com/berita/161985/kantor-staf-presiden-buat-sarana-pengaduan-terkoneksi.html

Antara Sumbar: Situs www.lapor.go.id terima 700 pengaduan setiap hari
http://www.antarasumbar.com/berita/161983/situs-wwwlaporgoid-terima-700-pengaduan-setiap-hari.html

Harian Singgalang: Pemerintah Buka Layanan Pengaduan Publik
 
@infosumbar: Pemprov Sumatera Barat Siap Menjadi Pilot Project Aplikasi LAPOR!
 
 

LAPOR!

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. 

#AyoLAPOR! untuk mengawasi program pemerintah melalui

lapor.go.id atau SMS ke 1708

blog.lapor.go.id

Twitter/Instagram/Youtube: @LAPOR1708

Facebook: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

 
 
Go to top